Pemerintah RI Diproyeksi Bakal Raup Rp30 Triliun dari Pungutan Ekspor Sawit pada 2023

Antrian truk yang hendak membongkar kelapa sawit di pabrik pengolahan.

RIAUEXPRES.COM - Penerimaan pungutan ekspor sawit diprediksi mencapai Rp30 triliun pada 2023. Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) memproyeksikan pertumbuhan produksi pada 2023 mengalami kenaikan dan akan berkontribusi sebanyak 32% terhadap minyak dan lemak global.

"Pada tahun depan, proyeksi penerimaan pungutan ekspor sawit itu kurang lebih sebesar Rp30 triliun" ujar Direktur Utama BPDPKS Eddy Abdurrachman dalam konferensi pres Kinerja Sektor Sawit di Jakarta, Kamis, 22 Desember 2022.

Namun, walaupun penerimaan pungutan ekspor di tahun depan terbilang lumayan banyak, Eddy mengatakan, pengeluaran BPDPKS di 2023 juga akan menggerus biaya yang cukup banyak.

Sebab, dana tersebut akan digunakan guna pengembangan industri sawit. Oleh sebab itu, Eddy menuturkan, kemungkinan pada tahun 2023 diprediksi akan mengalami defisit jika hanya mengandalkan dari pungutan ekspor saja.

"Pengeluarannya relatif cukup banyak, meskipun sudah dibantu dengan adanya biodiesel, jadi kemungkinan di 2023 akan defisit. Kalau seandainya kita hanya mengandalkan dari pungutan ekspor dengan pengeluaran untuk membiayai program-program," terangnya.

Kendati demikian, dengan diprediksi adanya defisit pada tahun depan, Eddy tetap optimistis bahwa industri sawit akan tetap tumbuh dengan baik. Serta, defisit tersebut bisa ditopang oleh penerimaan yang ada di tahun 2022. Pasalnya, pada tahun 2022 BPDPKS mempunyai penerimaan dari saldo kas kurang lebih sekitar Rp20 triliun.***